Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, per 3 April hingga 30 Juni 2024, telah memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras untuk Perum Bulog menyerap produksi dalam negeri. Hal itu agar Perum Bulog bisa menyerap gabah dan beras dalam negeri yang saat ini rata rata harga di pasaran telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Adapun HPP gabah dan beras diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Fleksibilitas yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah ini, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras. Dengan adanya fleksibilitas ini, harga disebut tidak akan terlampau turun jauh pada saat panen raya yang akan berlangsung. Selain itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, fleksibilitas ini juga agar Bulog dapat meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari produksi dalam negeri.
Pemerintah Beri Bulog Fleksibilitas untuk Serap Gabah dan Beras Dalam Negeri Lebih Mahal Bulog Genjot Penyerapan Gabah dan Beras Dalam Negeri Bapanas Minta Bulog Serap Sebanyak banyaknya Produksi Gabah Dalam Negeri
Badan Pangan Nasional Minta Bulog Serap Gabah Petani Lebih Optimal Diminta Serap Gabah Lebih Optimal, Bos Bulog: Setiap Hari Mencapai 30 Ribu Ton Bulog Serap 633 Ribu Ton Gabah hingga April 2024
Musim Panen, Bulog Maksimalkan Penyerapan Beras dan Gabah Petani Lampung Bulog Lampung Serap 13 Ribu Ton Padi Setara Beras “Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baik. Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/4/2024).
Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam. "Sehingga, pemerintah hadir memastikan itu bersama Perum Bulog yang telah kita tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP,” ujarnya. Fleksibilitas HPP gabah dan beras yang diterapkan bagi Perum Bulog yakni Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram (kg) dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg.
Selanjutnya Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg mengalami kenaikan menjadi Rp 7.400 per kg. Sementara itu, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp 9.950 per kg dinaikkan menjadi Rp 11.000 per kg. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog mengungkap, pihaknya belum bisa melakukan pengadaan atau menyerap beras dari dalam negeri.
Alasannya, harga gabah masih dibanderol Rp 7 ribu per kilogram (kg) dan harga tersebut masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulog sebesar Rp 5 ribu per kg. "Saat ini sudah mulai panen dan Bulog mulai mengadakan pengadaan dalam negeri. Hanya saja kami harus laporkan untuk harga beli Bulog, untuk beras, saat ini masih sekitar Rp 13 ribu per kilogram dan gabah masih sekitar Rp 7 ribu per kilogram dan ini masih berada di atas HPP," kata Bayu dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Ia mengatakan, meski belum bisa melakukan pengadaan dari dalam negeri secara PSO, Bulog masih bisa menyerap beras dalam negeri secara komrsial.
"Jadi, HPP kita saat ini adalah Rp 5 ribu, sehingga dengan demikian Bulog belum bisa melakukan pengadaan secara PSO, tapi masih mengadakan pengadaannya menggunakan pendekatan komersial," ujar Bayu.
